NABIRE – Pertama kalinya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Papua Tengah resmi melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) di auditorium RRI Nabire, Senin (30/6/25). Musprov ke-1 APINDO, secara resmi dibukan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Ada sejumlah tokoh penting turut hadir, diantaranya Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO, Anthony Hilman, Ketua DPR Papua Tengah, Ketua KNPI Papua Tengah, unsur Forkopimda, jajaran SKPD, Ketua HIPMI, Ketua SPSI, Ketua Gapensi dan Gapeknas, pengurus DPK Apindo dari seluruh kabupaten di Papua Tengah, serta tamu undangan dari berbagai organisasi dan instansi.
Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Musprov menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Karena itu APINDO mesti mengambil peran aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Saya ingin APINDO menjadi penggerak ekonomi lokal dan menjembatani kebutuhan pasar, termasuk dalam menurunkan inflasi daerah,” ujarnya.
Meki mengaku, berencana mengumumkan pembentukan tim 102, menjadi pengusaha lokal agar kedepan terbangunnya ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan mandiri.
“Kita harus meletakkan fondasi yang kokoh agar masyarakat Papua Tengah bisa menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing. Ini bagian dari visi besar menuju ekonomi yang adil dan merata,” katanya.
Meki soroti praktik ekonomi ilegal yang masih terjadi di Papua Tengah, seperti penambangan dan penangkapan ikan tanpa izin. Kedepan perlu adanya legalisasi dan formalisasi kegiatan ekonomi masyarakat sebagai langkah membangun sistem usaha yang tertib dan berkelanjutan.
“Ekonomi Papua Tengah tidak boleh terus bergantung pada praktik ilegal. Kita harus dorong terbentuknya ekosistem usaha yang formal, terstruktur, dan berkelanjutan,” tegas Meki.
Karena itu Musprov I Apindo Papua Tengah, Meki berharap, dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ekonomi keluarga, memberdayakan pengusaha lokal, dan mendorong Papua Tengah menjadi provinsi yang mandiri, maju, dan sejahtera.